PENDAMPINGAN KOPERASI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENDAMPINGAN KOPERASI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Latar Belakang

Penerima manfaat pembangunan kelautan dan perikanan pada hakekatnya masyarakat kelautan dan perikanan yang terorganisasi dalam kelompok perikanan merupakan binaandari Penyuluh Perikanan dan penerima manfaat penyuluhan di lapangan dengan merujuk kepada Kepmen 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Kinerja penyuluhan perikanan salah satunya diukur melalui kemandirian kelompok perikanan, sementara kemandirian kelompok perikanan diukur melalui meningkatnya kemampuan kelas kelompok dari kelas pemula ke madya, dan dari kelompok madya ke utama.
Pergerakan kelembagaan ekonomi pelaku utama perikanan mandiri sebagai kelembagaan
kedaulatan ekonomi berbasis kerakyatan perlu ditumbuhkembangkan menjadi lembaga koperasi
sektor kelautan dan perikanan. Penyuluh Perikanan memiliki peran yang sangat strategis
dalam pendampingan inisiasi penumbuhan koperasi sektor kelautan dan perikanan, antara
lain melalui inventarisasi dan pemetaan potensi kelompok perikanan yang akan dijadikan koperasi sektor kelautan dan perikanan, melakukan pendampingan pra-koperasi menjadi koperasi sektor kelautan dan perikanan serta menjadi fasilitator jejaring kerja koperasi sektor kelautan dan perikanan dengan stakeholder.
Pendirian koperasi merujuk kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Menurut UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orangperorangan yang ber Badan Hukum dengan kegiatan yang berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Pendirian
koperasi sebagai fondasi kelembagaan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dikelola
sepenuhnya secara mandiri oleh pengurus dan anggotanya. Sejarah koperasi sektor kelautan
dan perikanan (fisheries co-operative) dirintis dan mulai berkembang sejak tahun 1927.
Koperasi sektor kelautan dan perikanan sebagai upaya pemberdayaan dan perlindungan bagi
pelaku utama sektor kelautan dan perikanan yang diarahkan menjadi kelembagaan ekonomi
yang berperan mensejahterakan dan penentu pertumbuhan ekonomi dengan prinsip koperasi
dan kaidah-kaidah ekonomi.
Pemberian status Badan Hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi
dan pembubaran koperasi merupakan wewenang dan tanggungjawab pemerintah. Kementerian

Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah merintis kerjasama dalam insiasi. Dengan demikian baik bagi masyarakat maupun
Pembina atau pejabat yang berwenang mempunyai suatu pedoman dan kesamaan langkah dalam rangka memproses pendirian koperasi sampai dengan mendapatkan status Badan Hukum dengan prosedur yang pasti dan benar.

Tujuan

1. Pedoman teknis ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dan acuan bagi para Penyuluh Perikanan dan stakeholder dalam inisiasi dan menumbuhkan koperasi sektor kelautan dan perikanan;
2. Sebagai acuan dalam meningkatkan status kelembagaan pelaku utama dan usaha perikanan mandiri menjadi kelembagaan ekonomi berbentuk koperasi sektor kelautan dan perikanan.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

1. Sasaran
a. Penyuluh Perikanan sebagai pendamping koperasi sektor kelautan dan perikanan di kabupaten/Kota;
b. Kelompok perikanan atau gabungan kelompok perikanan kelas madya dan utama yang akan ditingkatkan status badan hukumnya;
c. Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota;
d. Notaris adalah Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) yang telah terdaftar pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
e. Stakeholder lain yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam inisiasi dan proses penumbuhan koperasi sektor kelautan dan perikanan.

Tahapan Kegiatan

Kegiatan pembentukan koperasi dan fasilitasi akta koperasi sektor kelautan dan perikanan dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :
a. Penyuluh Perikanan menginventarisasi kelompok perikanan madya dan utama atau gapokkan perikanan ;
b. Penyuluh perikanan memfasilitasi kegiatan penyuluhan tehadap Kelompok perikanan yang akan ditumbuhkan menjadi calon koperasi;
c. Penyuluh perikanan menfasilitasi rapat pembentukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Rapat sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang dipimpin oleh seorang/beberapa
b) Peserta yang hadir dalam rapat pembentukan koperasi dan telah memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota
c) Kuasa pendiri diberi kuasa dan sekaligus ditunjuk oleh pendiri untuk pertama kalinya sebagai
pengurus koperasi untuk menandatangani akta anggaran dasar dan memproses pengajuan Badan Hukum kepada Pemerintah
d. Penyuluh perikanan mendampingi penyiapan berkas dokumen pembentukan koperasi;
e. Penyuluh perikanan mendampingi dalam pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi melalui Notaris Pembuat Akta Pendirian Koperasi (NPAK), diantaranya :
a) Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup
b) Berita acara pembentukan koperasi
c) Surat bukti penyetoran modal
d) Neraca awal kegiatan usaha
e) Rencana kerja awal kegiatan usaha
f) Daftar hadir rapat pembentukan
g) Foto copy KTP masing-masing anggota pendiri
f. Penyuluh perikanan membantu menyiapkan dokumen pengesahan badan hukum koperasi dalam bentuk PDF ke Notaris NPAK meliputi :
a) Surat pengantar dari Dinas Koperasi dan UKM
b) Foto copy KTP masing-masing anggota pendiri
c) Akta Notaris
d) Daftar hadir rapat pembentukan
e) Berita acara pembentukan koperasi
g. Penyuluh perikanan mendampingi kelompok ke Notaris dalam rangka mengusulkan pengesahan badan hukum koperasi ke Kementerian Koperasi dan UKM melalui aplikasi SISMINBHKOP,
Kementerian Koperasi dan UKM akan memproses dan menerbitkan SK Pengesahan Akta Pendirian Koperasi;

1) Dana Bantuan Fasilitasi Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Sektor KP oleh KUKM.
Penyuluh perikanan mendampingi menyiapkan dokumen koperasi yang telah didirikan untuk mendapatkan fasilitasi penggantian akta notaris, yang meliputi :
 Surat permohonan dari Koperasi yang ditujukan kepada Menteri c.q Deputi Bidang Kelembagaan;

 Surat pengantar dari Kepala Dinas/Badan yang membidangi koperasi yang ditujukan kepada Menteri c.q Deputi Bidang Kelembagaan;

 Berita Acara serah terima akta Pendirian koperasi dari Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) kepada Pengurus koperasi;

 Surat Kuasa dari Koperasi kepada salah satu pengurus koperasi yang termuat dalam akta anggaran dasar yang ditunjuk oleh Koperasi untuk menerima dana bantuan;

 Kwitansi Pembayaran/Penagihan oleh Notaris bermaterai 6.000

 Kwitansi Pembayaran/Penagihan oleh Kuasa Koperasi bermaterai 6.000

 Surat Perintah Membayar (SPBy) Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Kelembagaan;

 Salinan Dokumen Akta Pendirian Koperasi;

 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Koperasi dan/atau Pengurus yang ditunjuk Koperasi;

 Nomor Rekening Koperasi dan/atau Pengurus yang ditunjuk Koperasi;

 Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Koperasi.

Penyuluh perikanan memfasilitasiuntuk mengusulkan berkas dokumen fasilitasi penggantian akta notaris ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Cq. Deputi Bidang Kelembagaan;

2) Penyuluh perikanan melakukan pendampingan teknis usaha
3) Penyuluh perikanan melaporkan pembinaan koperasi sektor kelautan dan perikanan ke Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP

PENGUMPULAN DATA (LISTING, SAMPLING, KARTU KUSUKA)

PENGUMPULAN DATA 

(LISTING, SAMPLING, KARTU KUSUKA)

2.1. Latar Belakang

Sesuai intruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor; 389/206 tanggal 30 Mei
20216, tentang Sistem Informasi di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan dan
Program satu Data (one data) Kelautan dan
Perikanan, maka hal tersebut memberikan
pemahaman bahwa data memiliki peran penting
yang signifikan dalam pembangunan bangsa,
sinergi antara pemerintah sebagai penyedia data
dan masyarakat sebagai pengguna yang akan
terbangun ketika data pemerintah dapat diakses
dengan mudah dan dapat digunakan untuk
inovasi dan kolaborasi. Karena itu perlu adanya
enumerasi atau petugas yang dapat
mengumpulkan dan mengolah data untuk
mendukung program satu data kementerian
kelautan dan perikanan (One data KKP).
Data yang dikumpulkan dan diolahakan
digunakan untuk perumusan kebijakan
nasional, kebijakan pelaksanaan, kebijakan
teknis, penyusunan peraturan, penyusunan
perencanaan dan pengambilan keputusan.
12

2.2. Tujuan

1. Agar penyuluh dapat melakukan pengumpulan dan pengolahan data (listing, sampling dan kartu kusuka)
2. Agar penyuluh mampu menginput data kedalam aplikasi

2.3. Tahapan Kegiatan

1. Tahapan Pelaksanaan Program One Data

a) Persiapan Eselon 1
a. Menyusun Kerangka Survei (Kuisioner,Listing Responden, Metodologi)
b. Menyusun Surat Tugas
c. Arahan Eselon I (DJPT, DJPBPDS, PRL)

b) Persiapan Pengolah Data
Mempelajari Training Material, Kuisioner, Listing Responden, dll

c) Survei Lapangan oleh Pengolah Data
Bertemu responden untuk mengumpulkan data primer sesuai lokasi dan periode yang ditentukan

d) Input ke Aplikasi oleh Pengolah Data
Memasukan data ke aplikasi periode 3 hari

e) Filter Aplikasi / Aplikasi satu data
Jika Posting Date >10 hari Otomatis masuk ke database
Jika Posting Data <10 hari Tahap validasi On
f) Validasi Pusat oleh Eselon I terkait
(DJPT, DJPBPDS, PRL) Melakukan pengecekan terkait kelengkapan data,keakurasian data,
logisan data (periode 5 hari) g) Verifikasi Ulang Eselon KKP I terkait dan Pengolah Data
Verifikasi Ulang (Konfirmasi Pencatatan, Interview ulang) Periode 3 hari
h) Kalkulasi Produksi / Aplikasi Satu Data
Aplikasi melakukan perhitungan data agregat dari raising factor yang telah ditentukan, Eselon I Teknis review angka agregat (periode 1 hari)
i) Validasi Dinas oleh Dinas KP
Prop/Kab/Kota Dinas Prop/Kab/Kota memvalidasi angka agregat dan wajib melampirkan data dukung dan Eselon I terkait review hasil validasi dinas (periode 2 hari)
j) Tutup Buku oleh Pusatin
a. Eselon I Teknis mereview hasil validasi dan memutuskan untuk menerima /tidak menerima hasil
validasi dinas.
b. Pusdatin melakukan review apakah sudah saatnya tutup buku. Jika Ya, user tidak dapat melakukan
perubahan data di aplikasi. (periode Akhir Bulan)
k) Diseminasi Aplikasi Satu Data
Data Perikanan & Kelautan dapat diakses online

2. Tahapan Pelaksanaan Pengumpulan Data oleh Penyuluh Perikanan

a. Perencanaan

Perencanaan kegiatan pengumpulan data serta aspek-aspek yang terdapat di dalamnya perlu dipahami oleh Penyuluh Perikanan secara baik. Perencanaan atas bagaimana mengumpulkan data harus
dilakukan berdasarkan "APA" yang dilakukan, "BAGAIMANA" cara melakukannya, "SIAPA" yang akan melaksanakan setiap aspek pekerjaan, "KAPAN" kegiatan dilakukan, dan "DI MANA" akan dilakukan.

b. Pelaksanaan Pengumpulan Data

a) Mengidentifikasi dan menetapkan sumber data
Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data pada dasarnya terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (tidak
melalui perantara). Data primer dapat berupa opini/persepsi orang secara individual dan kelompok serta hasil observasi terhadap suatu benda atau kegiatan. Data Sekunder merupakan sumber
data yang diperoleh secara tidaklangsung melalui media perantara (dicatat oleh orang lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan yang disimpan (data dokumenter) yang
dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.
b) Pengambilan data
i) Menyiapkan perangkat kuisioner dan instrumen pengambilan data lainnya.
ii) Pengambilan data dengan metode mengumpulkan data primer melalui: a. metode survei dan b.
metode observasi danmengumpulkan data sekunder melalui reviu data ataupun penelitian arsip.
iii) Menginput data ke dalam sistem aplikasi One Data KKP
c) Evaluasi data
Mengevaluasi dan melaporkan hasil pengumpulan data.

Penumbuhan dan Peningkatan Kelas Kelompok

PENUMBUHAN DAN PENINGKATAN KELAS KELOMPOK PERIKANAN

Pembangunan nasional sektor kelautandan perikanan merupakan proses yang bertujuan untuk memperkuat posisi pelaku utama dan keluarganya serta pelaku usaha di
semua sektor sesuai dengan usahanya, agar lebih baik, lebih menguntungkan, lebih sejahtera, mandiri, terampil, dinamis, efisien dan professional, serta berdaya guna dengan tetap memperhatikan lingkungan yang terpelihara dan lestari. Pelaku Utama Perikanan ditempatkan bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumberdaya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya, sehingga diharapkan pelaku utama bisa menjadi tonggak
terbentuknya kelembagaan pelaku utama perikanan sebagai organisasi yang kuat dan mandiri dalam mencapai tujuan bersama dari anggotanya.
Mengingat saat ini di lingkungan masyarakat telah tumbuh beberapa kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, maka dibutuhkan penyuluhan yang diarahkan kepada penumbuhan dan 18 pengeembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
Pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kemampuan pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah ikan melalui pendekatan kelompok sehingga kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan mampu tumbuh dan berkembang lebih baik. Orientasi dari proses tersebut diharapkan mampu menumbuhkembangkan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha Perikanan yang mandiri.
Berdasarkan Keputusan Menteri KP Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan , maka kelompok perikanan dibagi dalam 3 (tiga) kelas yaitu:
1. Kelas Pemula, merupakan kelas terbawah an terendah dari segi kemampuannya, dengan batas nilai skoring penilaian 0 s.d. 350.
2. Kelas Madya, merupakan kelas menengah dimana kelembagaan pada kelas madya sudah melakukan kegiatan perencanaan meskipun masih terbatas, dengan batas nilai skoring 351 s.d. 650.
3. Kelas Utama, merupakan kelas yang tertinggi dimana kelembagaan pada kelas utama sudah melakukan kegiatan dalam perencanaan sampai pelaksanaan meskipun masih terbatas, dengan batas
nilai skoring 651 s.d. 1.000
Rendahnya jumlah kelompok perikanan mandiri (madya dan utama) yang saat ini hanya berjumlah lebih kurang 10 persen saja dari total populasi kelompok perikanan sejumlah kurang lebih 64.659 kelompok, maka harus segera dilakukan pembenahan kelompok perikanan agar meningkat kemampuan dan kapasitasnya untuk segera divalidasi penilaian kelasnya sehingga meningkat kemampuan kelas kelompok perikanan menjadi mandiri. Kelompok mandiri merupakan kelompok dengan kemampuan pada tingkatan kelas madya dan/atau kelas utama yang memiliki karakteristik yang telah ditetapkan.
Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP sebagai instansi Pembina jabatan fungsional Penyuluh Perikanan berkomitmen bahwa Kelompok Pelaku Utama Perikanan Mandiri menjadi prioritas penting dan sebagai target capaian kinerja penyuluhan KP, sehingga dalam proses pencapaiannya dibutuhkan Pedoman Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan kelas kelompok pelaku utama perikanan.

3.2. Tujuan
Tujuan kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kelas Kelompok adalah sebagai berikut :
a) Sebagai indikator kinerja bagi Penyuluh Perikanan dalam melaksanakan pendampingan kelompok perikanan;
b) Sebagai acuan dalam rangka pembinaan kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;
3.3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
3.3.1. Penumbuhan Kelompok
a) Kriteria Pelaku Utama yang ditumbuhkan menjadi Kelompok Perikanan
a. Mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang usaha perikanan
b. mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang usaha perikanan
c. memiliki usaha perikanan
d. memiliki kesamaan-kesamaan dalam tradisi/kebiasaan, domisili, lokasi usaha, status ekonomi, bahasa
e. memiliki saling ketergantungan antar individu
f. mandiri dan partisipatif;
g. selalu mendapatkan binaan dari penyuluh perikanan;

b) Tahapan Penumbuhan Kelompok Pelaku Utama Perikanan
a. Penyuluh memberikan sosialisasi tentang Penumbuhan Kelompok kepada pelaku utama perikanan dan masyarakat
b. Kegiatan ini dapat dilakukan selama 1 hari, dengan tujuan agar masyarakat memahmi tentang penumbuhan kelompok.adapun yang dapat didapat dari kegiatan ini adalah identifikasi wilayah,
data luas lahan, peta wilayah
c. Penyuluh melakukan koordinasi dengan pelaku Utama membahas rencana penumbuhan kelompok
d. Kegiatan ini maksimal dilakukan selama 3 hari dengan output adalah rencana pembentukan kelompok, adapun yang harus dipersiapkan adalah identifikasi wilayah, data lahan pelaku utama, data
anggota kelompok, dan peta wilayah desa
e. Proses Penumbuhan Kelompok Proses penumbuhan kelompok ini melibatkan aparat desa, pelaku utama perikanan, masyarakat dan penyuluh, waktu pelaksanaan selama 1 minggu. Output dari kegiatan ini luas wilayah kelompok, pemilihan pengurus eklompok, daftar hadir dan daftar anggota/pemilik lahan

- Pembuatan berita acara Penumbuhan kelompok (1 hari)
- Kelompok dan anggota membuat Berita Acara Penumbuhan kelompok
- Permohonan pengesahan Berita Acara Penumbuhan Kelompok (1 hari)
- Pelaporan berita acara penumbuhan kelompok ke Dinas (1 hari)
- Berita acara penumbuhan diterima oleh kelompok (1 hari)
- Penilaian Kelas Kelompok yang ditumbuhkan (2 Minggu)
- Pengukuhan Kelas Kelompok Pemula (1 hari)

3.3.2. Peningkatan Kelas Kelompok
a. Kriteria Kelompok Pemula yang ditingkatkan
1) Kelompok yang telah berdiri minimal 2 tahun
2) Kelompok yang telah mempunyai sertifikat kelas pemula
3) Kelompok yang dibina oleh penyuluh perikanan
4) Kelompok yang telah mampu merencanakan menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK), Rencana Usaha Bersama (RUB), Rencana Kegiatan kelompok lainnya, dan analisa kelayakan usaha
5) Kelompok yang memiliki AD/ART kelompok, memiliki papan struktur
organisasi, memiliki papan nama identitas kelompok, memiliki stempel dan kop surat kelompok, memiliki sekretariat kelompok dan menaati peraturan kelompok
6) Kelompok yang selalu melaksanakan pertemuan kelompok, melaksanakan SOP teknologi sesuai dengan bidang usaha, menyusun dan mengisi buku administrasi kelompok, menyusun dan
mengisi buku keuangan kelompok, melaksanakan Pengelolaan Usaha, melaksanakan pengembangan usaha, melaksanakan pengembangan jejaring dan kemitraan, melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dan melaksanakan pelayanan jasa informasi, permagangan dan pelatihan
7) Kelompok yang telah mampu melakukan evaluasi kinerja keuangan organisasi/kelembagaan, menyusun laporan hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan, melakukan penyesuaian sesuai hasil rekomendasi,melaksanakan monitoring dan pengawasan oleh auditor/pengawas
8) Kelompok yang telah mampu melaksanakan pembinaan SDM pengelola/pengurus dan kelompok
dan mengembangkan kader-kader pemimpin

b. Karakteristik Kelompok Perikanan Mandiri
Kelembagaan pelaku utama perikanan adalah kumpulan para pelaku utama yang terdiri dari nelayan,
pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan yang terikat secara informal atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta di dalam lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang ketua kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan.
Kelompok Perikanan Mandiri dicirikan dengan ikatan yang terbentuk pada kelompok tumbuh berkembang menuju kemampuan kelompok untuk mengatur dan mengarahkan diri sendiri
dengan memanfaatkan, mengolah dan mengelola optimalisasi potensi sumberdaya untuk kesejahteraan anggotanya.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 14 Tahun 2012 bahwa penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan merujuk kepada lima
tolok ukur, yaitu a) perencanaan, b) kemampuan berorganisasi, c) akses kelembagaan, d) kemampuan wirausaha, dan e) kemandirian. Kelompok Perikanan
Mandiri terklasifikasi menjadi 2 kelas, yaitu : a) Kelompok Madya, dengan batas nilai skoring 351 s.d 650, dan b) Kelompok Utama, dengan batas nilai skoring 651 s.d 1.000.

Kelompok perikanan mandiri secara umum memiliki ciri sebagai berikut :
1. Adanya aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama dalam bentuk AD/ART;
2. Adanya pertemuan/rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan. Pertemuan yang diadakan secara berkala dan berkesinambungan akan berdampak pada terjadinya keakraban anggota, terjadinya forum diskusi untuk memecahkan masalah-masalah dalam
berusaha dan langkah-langkah pemecahan secara bergotong royong;
3. Tersusunnya rencana kerja kelompok secara bersama dan dilaksanakan oleh pelaksana sesuai kesepakatan bersama, dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipasi, Rencana
kerja kelompok ini dalam bentuk Rencana Definitif Kelompok (RDK)/Rencana Definitif Kebutuhan
Kelompok (RDKK);
4. Memiliki pencatatan/pengadministrasian yang rapih, baik administrasi umum/ kesekretariatan, mapun administrasi keuangan sampai ke tingkat seksi;
5. Memiliki kegiatan kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir, KPUP memberi kemudahan bagi anggota untuk memperoleh sarana produksi, pengolahan, dan pemasaran;
6. Memiliki usaha secara komersial dan berorientasi pasar, dalam hal ini kelompok memberi informasi akan komoditas yang dibutuhkan pasar dan mengupayakan kemudahan agar anggota dapat mengusahakan komoditi tersebut;
7. Tersedianya pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para pelaku utama perikanan pada umumnya dan anggota kelompok pada khususnya, Dalam hal ini kelompok dapat melaksanakan kegiatan pengembangan usaha perikana bekerjasama dengan sumber teknologi seperti lembaga penelitian, penyuluh, swasta, dll;
8. Terjalinnya kerjasama antara kelompok dengan pihak lain. Kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti pengembangan teknologi, penyediaan sarana produksi dan
pemasaran; dan
9. Adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha/kegiatan kelompok.
Kegiatan usaha kelompok dapat berupa pelayanan jasa saprokan, jasa pemasaran, jasa penjualan saprokan, jasa simpan pinjam, jasa keahlian dari anggota kelompok seperti membuat pakan ikan.

c. Tahapan Peningkatan Kelas Kelompok
a. Penyuluh perikanan Kab/Kota menyiapkan instrumen, menyusun dan menetapkan jadwal penilaian dan pelaporan hasil secara berjenjang
b. Penyuluh Perikanan menetapkan metodologi penilaian
c. Penyuluh Perikanan melakukan sosialisasi instrumen, metodologi, jadwal dan pelaksana penilaian kepada Tim Penilaian
d. Penyuluh bersama Tim Penilai melaksanakan penilaian Peningkatan Kelas kelompok
e. Penyuluh dan Tim Penilai melakukan verifikasi data hasil penilaian

f. Penyuluh Perikanan melakukan klasifikasi penilaian sebagai berikut :
- 0-350 Kelas Pemula
- 351-650 Kelas Madya
- 651-1000 Kelas Utama
g. Penyuluh Perikanan mengusulkan kenaikan kelas kelompok
- Pemula ke Madya ( Camat Setempat)
- Madya ke Utama (Bupati)
h. Penyuluh Perikanan mendampingi proses penerbitan sertifikat pengukuhan
i. Sertifikat pengukuhan diserahkan kepada kelompok perikanan

PETUNJUK STANDAR PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH

PETUNJUK STANDAR PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH

STRUKTUR PENULISAN ILMIAH
Susunan struktur Penulisan Ilmiah adalah sebagai berikut :
1. Bagian Awal
2. Pendahuluan
3. Tinjauan Pustaka / Landasan Teori.
4. Hasil Penelitian dan Analisa Bagian Pokok
5. Kesimpulan (& Saran)
6. Bagian akhir

1. Bagian Awal
Bagian Awal, terdiri atas :
- Halaman Judul
Ditulis sesuai dengan cover depan Penulisan Ilmiah standar sekolah.
- Lembar Pengesahan
Dituliskan Judul Tulisan Ilmiah, Nama, Nomor Induk Siswa, Tanggal, dan tanda tangan pembimbing, serta Kepala Sekolah.
- Abstraksi
Berisi ringkasan dari penulisan. Maksimal 1 halaman.
- Kata Pengantar
Berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang ikut berperan dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan ilmiah (a.l. Kepala Sekolah, Ketua Program, Pembimbing, Perusahaan).
ü- Daftar Tabel
 Kalauý- Daftar Gambar  ada
þ- Daftar Lampiran

2. Pendahuluan
Pendahuluan menguraikan pokok persoalan. Terdiri dari :
- Latar Belakang Masalah
Menguraikan mengapa penulis sampai kepada pemilihan topik permasalahan yang bersangkutan.
- Masalah dan Pembatasan Masalah
Memberikan batasan yang jelas bagian mana dari persoalan yang dikaji dan bagian mana yang tidak.
- Tujuan Penulisan
Menggambarkan hasil-hasil yang diharapkan dari penelitian ini dengan memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.
- Metode Penelitian
Menjelaskan cara pelaksanaan kegiatan penelitian, mencakup cara pengumpulan data dan cara analisa data.
Jenis-Jenis Metode Penelitian :
a. Studi Pustaka : Semua bahan diperoleh dari buku-buku dan/atau jurnal, web, dll.
b. Studi Lapangan : Data diambil langsung di lokasi penelitian.
c. Gabungan : Menggunakan gabungan kedua metode di atas.
(Bila penulis melakukan Praktek Kerja, laporan ditulis menurut format penulisan ilmiah).
- Sistematika Penulisan
Memberikan gambaran umum dari bab ke bab isi dari Penulisan Ilmiah.

3. Landasan Teori (untuk yang melakukan penelitian)
Menguraikan teori-teori yang menunjang penulisan / penelitian, yang bisa diperkuat dengan menunjukkan hasil penelitian sebelumnya.

4. Gambaran Umum Perusahaan (untuk yang melakukan penelitian / kerja praktek di perusahaan)
Menguraikan secara singkat profil perusahaan tempat dilakukannya kerja praktek / penelitian. Dibuat bab sendiri (tidak termasuk dalam landasan teori).

5. Hasil Penelitian dan Analisa
Bagian ini dapat dipecah menjadi beberapa bab.
- Hasil Penelitian (Analisa Perusahaan)
Menguraikan hasil penelitian yang mencakup semua aspek yang terkait dengan penelitian.
- Analisa dan Pembahasan (Pembahasan)
Menjelaskan tentang keterkaitan antar faktor-faktor dari data lapangan yang diperoleh dan membahas masalah-masalah yang diajukan.

6. Kesimpulan (dan Saran)
Bab ini bisa terdiri dari Kesimpulan saja atau ditambahkan Saran.
- Kesimpulan
Berisi jawaban dari masalah yang diajukan penulis, yang diperoleh dari penelitian.
- Saran
Ditujukan kepada pihak-pihak terkait, sehubungan dengan hasil penelitian.

7. Bagian Akhir
- Daftar Pustaka
Berisi daftar referensi (buku, jurnal, majalah, dll), yang digunakan dalam penulisan.
- Daftar Simbol
Berisi deretan simbol-simbol yang digunakan di dalam penulisan, lengkap dengan keterangannya.

- Lampiran
Penjelasan tambahan, dapat berupa uraian, program, gambar, perhitungan-perhitungan, grafik, atau tabel, yang merupakan penjelasan rinci dari apa yang disajikan di bagian-bagian terkait sebelumnya.

TEKNIK PENULISAN

1. Penomoran Bab serta subbab
- Bab dinomori dengan menggunakan angka romawi.
- Subbab dinomori dengan menggunakan angka latin dengan mengacu pada nomor bab/subbab dimana bagian ini terdapat.
II ………. (Judul Bab)
2.1 ………………..(Judul Subbab)
2.2 ………………..(Judul Subbab)
2.2.1 ………………(Judul Sub-Subbab)
- Penulisan nomor dan judul bab di tengah dengan huruf besar, ukuran font 14, tebal.
- Penulisan nomor dan judul subbab dimulai dari kiri, dimulai dengan huruf besar, ukuran font 12, tebal.

2. Penomoran Halaman
- Bagian Awal, nomor halaman ditulis dengan angka romawi huruf kecil (i,ii,iii,iv,…).Posisi di tengah bawah (2 cm dari bawah). Khusus untuk lembar judul dan lembar pengesahan, nomor halaman tidak perlu diketik, tapi tetap dihitung.
- Bagian Pokok, nomor halaman ditulis dengan angka latin. Halaman pertama dari bab pertama adalah halaman nomor satu. Peletakan nomor halaman untuk setiap awal bab di bagian bawah tengah, sedangkan halaman lainnya di pojok kanan atas.
- Bagian akhir, nomor halaman ditulis di bagian bawah tengah dengan angka latin dan merupakan kelanjutan dari penomoran pada bagian pokok.

3. Judul dan Nomor Gambar / Grafik / Tabel
- Judul gambar / grafik diketik di bagian bawah tengah dari gambar. Judul tabel diketik di sebelah atas tengah dari tabel.
- Penomoran tergantung pada bab yang bersangkutan, contoh : gambar 3.1 berarti gambar pertama yang ada di bab III.

4. Penulisan Daftar Pustaka
- Ditulis berdasarkan urutan penunjukan referensi pada bagian pokok tulisan ilmiah.
- Ditulis menurut kutipan-kutipan
- Menggunakan nomor urut, jika tidak dituliskan secara alfabetik
- Nama pengarang asing ditulis dengan format : nama keluarga, nama depan.
Nama pengarang Indonesia ditulis normal, yaitu : nama depan + nama keluarga
- Gelar tidak perlu disebutkan.
- Setiap pustaka diketik dengan jarak satu spasi (rata kiri), tapi antara satu pustaka dengan pustaka lainnya diberi jarak dua spasi.
- Bila terdapat lebih dari tiga pengarang, cukup ditulis pengarang pertama saja dengan tambahan ‘et al’.
- Penulisan daftar pustaka tergantung jenis informasinya yang secara umum memiliki urutan sebagai berikut :
Nama Pengarang, Judul karangan (digarisbawah / tebal / miring), Edisi, Nama Penerbit, Kota Penerbit, Tahun Penerbitan.

Contoh :
Buku :
.Date, C.J.,]1[ An Introduction To Database Systems, 6th ed., Addison Willey Publishing Wesley Company, Inc., Reading Massachusetts, 1995.

Anonim :
.Anonim, Sistem]1[ Pemerintahan di Indonesia, cetakan pertama, PT. Gunung Agung, Jakarta 1983.

Majalah / Jurnal :
.Cattell]1[ R.G.G. and Skeen.J. “Object Operation Benchmark”. ACM Trans. Database Systems, 17, 1992, pp. 1 - 31.
(Jika ada, nama dan kota penerbit dapat dicantumkan di antara volume dan halaman, nama jurnal digarisbawah / tebal / miring).

Lebih dari tiga penulis :
 Stoica, I,]1[ et all., “A Proportional Share Resource Allocation Algorithm for Real-Time, Time-Shared Systems”, In Proceedings Real-Time Systems Symposium, IEEE Comp. Press, Desember, 1996, hlm. 288 - 299.

5. Pengutipan
Agar pengutipan menjadi sederhana, judul materi yang diacu tidak perlu diletakkan di bagian bawah pada halaman yang bersangkutan, melainkan cukup dengan memberikan nomor urut acuan dari daftar pustaka, sbb :
………………..(kutipan)…………………  berarti kutipan diambil dari buku ke tiga dari daftar pustaka.à.]3[
- Jika kutipan kurang atau sama dari tiga baris, bagian awal dan akhir kutipan diberi tanda kutip, spasi tetap biasa.
- Kutipan yang lebih panjang dari tiga baris tidak perlu diberi tanda kutip, tapi diketik dengan jarak satu spasi dengan indent yang lebih dalam 7 ketuk pada bagian kiri.

6. Format Pengetikan
- Menggunakan kertas ukuran A4.
- Margin Atas : 4 cm Bawah : 3 cm
Kiri : 4 cm Kanan : 3 cm
- Jarak spasi : 1,5
- Jenis huruf (Font) : Times New Roman.
- Ukuran / variasi huruf : Judul Bab 14 / Tebal + Huruf Besar
Isi 12 / Normal
Subbab 12 / Tebal



Sumber Bacaan yang dapat anda baca :
a. Danial AR, Endang. 2001. Penulisan Karya Ilmiah: Salah Satu Pandunan untuk Mahasiswa dan Guru PPKN dalam Mengembangkan Profesi melalui Karya Tulis Ilmiah. Bandung: Ath-thoyyibiyah.

b. Darmoto & Ani M..Hasan. 2002. Menyelesaikan Skripsi dalam Satu Semester.Jakarta: Grasindo.

c. Djuroto, Totok dan Bambang Suprijadi. 2003. Menulis Artikel & Karya Ilmiah. Bandung: Remaja Rosda Karya.

d. Sudjana, Nana. 2001. Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah: Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi. Jakarta: Sinar Baru Algesindo.

e. Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta, cet. 11, edisi revisi

SATE IKAN

SATE LILIT IKAN

Penggemar masakan Bali pasti mengenal menu yang satu ini.Ya, sate lilit adalah salah satu masakan khas dari pulau Bali yang  banyak dicari baik oleh penduduk lokal mau pun turis mancanegara. Umumnya sate ini dibuat berbahan dasar ikan tuna ataukakapdengancampuranparutankelapa. Untuk resep sate lilit ini, apabila anda kurang menyukai daging ikan, bisa juga diganti dengan daging ayam.

Sate lilit traditional Bali dibakar bukan di atas bara api dari arang yang terbuat dari kayu, melainkan menggunakan arang yang terbuat dari tempurung kelapa, hasilnya adalah sate  dengan citarasa yang lebih enak dan aroma yang khas. Biasanya disajikan dengan pelengkapsambalmatahkhas Bali, yaituberbahandasarbawangmerahmentah

Bahan-bahan

Bahan:

·         300 gram dagingikankakapatau tuna

·         50 gram gulamerah

·         3 lembardaunjeruk

·         1 sdtgaram

·         100 gram kelapaparut

·         20 batangbamboo

BumbuHalus:

·         3 siungbawangputih

·         5 buahbawangmerah

·         1 ruasjarikencur

·         1 butirkemiri

·         ½ sdtterasi

·         1 sdtgulamerah

·         2 buahcabairawit

·         1 ruasjarikunyit

·         2 lembardaunjeruk

·         1 buahserai, memarkan

·         1 sdtminyakkelapa

Cara membuat

1.  Uleksemuabahanhalus di cobek, kecualidaunjerukdanserai.

2.  Panaskanminyaksedikitdantumisbumbu yang sudahdihaluskan, tambahkanseraidandaunjeruk. Masakhinggamatang. Sisihkan

3.          Cincangdagingikansampaihalus, kemudiantambahanbumbuhalus yang sudahmatang. Aduk rata

4.          Tambahkangaram, gulamerah,daunjerukdanparutankelapa. Aduksampaibumbudandagingtercampur rata danadonankalis.

5.          Ambilbambu sate danbungkusdenganadonandaging. Kepalhinggaberbentukbulatlonjong

6.          Bakar di atasbaraapi, dibolakbalikberulanghinggadagingmatangmerata.

7.          Angkatdansajikan

ANGKA KREDIT DAN DUPAK PENYULUH PERIKANAN

ANGKA KREDIT DAN DUPAK 

PENYULUH PERIKANAN

Apa yang dimaksud dengan ANGKA KREDIT ?

1.    Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, khususnya pada Pasal 22 ayat (1) disebutkan bahwa “Penyuluh Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian maka perlu adanya jaminan pengembangan karier, termasuk kejelasan kenaikan pangkat dan golongan secara proporsional terhadap penyuluh Pegawai Negeri Sipil termasuk di dalamnya penyuluh perikanan.

2.    Sebagai implementasi peningkatan mutu profesionalisme dan pembinaan karir PNS yang bertugas di bidang penyuluhan perikanan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya. Selanjutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Peraturan Bersama Nomor PB.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya.

3.    Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

Tabel 1. Simulasi kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat standar (4 tahun)

NO	GOL/RUANG	ANGKA KREDIT	ANGKA KREDIT DIBUTUHKAN
			UNTUK NAIK PANGKAT	4 TAHUN	1 TAHUN	1 BULAN (12)	1 MINGGU (52)
1	II/a	25	15	15	3.75	0.31	0.07
2	II/b	40	20	20	5	0.42	0.10
3	II/c	60	20	20	5	0.42	0.10
4	II/d	80	20	20	5	0.42	0.10
5	III/a	100	50	50	12.5	1.04	0.24
6	III/b	150	50	50	12.5	1.04	0.24
7	III/c	200	100	100	25	2.08	0.48
8	III/d	300	100	100	25	2.08	0.48
9	IV/a	400	150	150	37.5	3.13	0.72
10	IV/b	550	150	150	37.5	3.13	0.72
11	IV/c	700	150	150	37.5	3.13	0.72
12	IV/d	850	200	200	50	4.17	0.96
13	IV/e	1050

Apa itu DUPAK ?

1.    Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Penyuluh Perikanan diwajibkan mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) (Sumber: Pasal 17 ayat (1) Permenpan Nomor PER/19/M.PAN/10/2008).

2.    Setiap Penyuluh Perikanan mengusulkan secara hirarkhi Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun. Penilaian dan penetapan angka kredit Penyuluh Perikanan dilakukan paling singkat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (Sumber: Pasal 17 ayat (2) dan (3) Permenpan Nomor PER/19/M.PAN/10/2008).

3.    Hasil inventarisasi kegiatan dalam bentuk daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK) wajib diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun (Sumber Pasal 5 ayat (2) Perber MKP dan BKN Nomor: PB.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009).

4.    Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Penyuluh Perikanan dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun (Sumber Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bersama MKP dan BKN Nomor: PB.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009).

Apa sanksi jika tidak mengumpulkan ANGKA KREDIT ?

1.    Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c, dan Penyuluh Perikanan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Penyuluh Perikanan yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bersama MKP dan BKN Nomor: PB.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009).

2.    Penyuluh Perikanan diberhentikan dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan  sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan (Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bersama MKP dan BKN Nomor: PB.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009).

3.    Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS (Sumber: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara).

4.    PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sumber: Pasal 77 ayat (6) Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara).

PUSTAKA:

Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:  PB.01/MEN/2009 Nomor: 14 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660).

Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.